Wiranto Tegaskan Kepada Polisi Tangkap The Family MCA

Wiranto Tegaskan Kepada Polisi Tangkap The Family MCA

Agen Judi Online, Judi Bola Online dan Taruhan Bola Sbodewa - Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum, serta Keamanan Wiranto meminta polisi mencari penyandang dana untuk operasi grup The Family MCA [ Muslim Cyber Army ]. 

" Yang menolong kejahatan itu ya terkena, kejahatan siapa saja yang menolong dengan cara apa pun ada hukum yang mengolah apakah itu pertolongan, itu support, penyandang dana, yang ngomporin, master mainnya itu juga akan diusut selesai, " kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat tanggal 02/03/2018 siang.

Awal minggu ini Bareskrim Polri sudah melaunching penangkapan enam orang di beberapa lokasi yang berkaitan dengan grup 'The Family MCA'. Kepala Subdirektorat 1 Dittipidsiber Bareskrim, Komisaris Besar Irwan Anwar menyebutkan 'The Family MCA' adalah satu diantara group di sosial media yang menggoreng rangkaian momen teror pada beberapa pemuka agama serta tempat beribadah yang terakhir berlangsung.

Wiranto menyatakan sosok-sosok yang tergabung dalam group itu mesti ditindak dengan hukum karna menebarkan beragam berita bohong di sosial media. Terlebih, menurut Wiranto apa yang dikerjakan grup Family MCA masuk dalam kelompok ujaran punya potensi buat kecauaan serta kegaduhan.

" Bila tidak mematuhi hukum pastinya akan ditindak lewat cara hukum dengan pengadilan yang berlaku dengan sistem yang adil serta bisa dipertanggungjawabkan, " kata Bekas Panglima ABRI itu. 

Tetapi, Wiranto memohon aksi hukum yang dikerjakan kepolisian pada Family MCA jangan pernah dipandang jadi aksi sewenang-wenang. Selanjutnya, Wiranto mengharapkan tidak ada sekali lagi organisasi atau grup yang menebarkan ujaran kebencian, terlebih sekarang ini Indonesia juga akan selekasnya hadapi pemilu, baik pilkada serentak 2018 ataupun pemilu serta pilpres pada 2019 yang akan datang. 

" Jangan pernah grup perseorangan yang kenyataannya mendesain untuk mengacaukan ini, " tuturnya. 

Hari ini, Kepala Kepolisian RI Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendatangi Kemenko Polhukam. Tetapi, perwira polisi dengan bintang empat itu malas mengemukakan info pada wartawan. Sesudah berjumpa dengan Wiranto, ia segera beranjak dengan mobil yang membawanya. 

Waktu di tanya masalah kehadiran Tito ke Kemenkopolhukam, Wiranto malas menjawab. Ia cuma menyebutkan kalau Tito datang menceritakan masalah dianya baru pulang umrah dari Tanah Suci di Mekkah, Arab Saudi. 

Masalah sangkaan ada pihak penyandang dana dari penebaran hoaks yang dikerjakan The Family MCA juga di sampaikan Ketum PB Nadhlatul Ulama Said Aqil Siradj. 

" Tentu ada yang mendanai, tentu ada yang mengkoordinir. Ya polisi mesti dapat mengorek dengan selesai ini, " kata Said, " Janganlah hanya kroco-kroco, kita minta siapa itu di belakangnya, aktor intelektualnya, siapa itu yang mendanai. " 

Diluar itu, pada hari yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia [ MUI ] KH Ma'ruf Amin mengecam pemakaian jati diri muslim atau pemeluk agama Islam oleh beberapa penebar hoaks yang di tangkap Bareskrim itu.

Menteri Komunikasi serta Informatika Rudiantara memohon Tubuh Pengawas Pemilu [ Bawaslu ] memberikan laporan beberapa account provokatif yang memanaskan situasi Pilkada 2018. Hal tersebut, tuturnya, supaya proses Pilkada serentak di 171 lokasi di Indonesia th. ini berjalan aman serta damai. 

" Saat ini Bawaslu yang dimuka, Kominfo yang mensupport Bawaslu. Jadi, Bawaslu dapat minta ke Kominfo untuk take down atau suspend beberapa account yang dipandang bertentangan dengan Pilkada 2018, " kata Rudiantara selesai diskusi bertopik Jurnalis TV, Pilkada Damai Tanpa ada SARA di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 02/03/2018. 

Walau siap tutup website dengan content yang tidak mematuhi UU ITE, Rudi menyebutkan pihaknya menyerahkan pada Bawaslu untuk memonitor content di website serta sosial media berkaitan pelanggaran Pilkada.

" Bawaslu lebih memahami masalah Pilkada. Jadi kami juga akan mensupport Bawaslu serta siap terima aduan, " tuturnya. 

Rudiantara juga memohon supaya beberapa pemakai sosial media ataupun yang memiliki media mainstream untuk menegakkan sistem pilkada damai. Ia tidak menginginkan pesta demokrasi itu diwarnai dengan content yang memecah belah bangsa serta gosip Suku, Agama, Ras, serta Antargolongan [ SARA ].